Cara Menghitung PBB Terutang

>Hello Sohib EditorOnline! In this article, we will discuss about the calculation of PBB (Property Tax) that needs to be paid by property owners in Indonesia. This tax is an obligation that must be fulfilled by anyone who owns a property. The calculation of PBB Terutang is based on several factors that we will explain in detail in this article.

1. Apa Itu PBB?

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak yang dikenakan pada setiap orang yang memiliki hak atas tanah atau bangunan di Indonesia. PBB wajib dibayar setiap tahun dan besarnya pajak tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) dan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

1.1. Siapa yang Wajib Membayar PBB?

Setiap orang yang memiliki hak atas tanah atau bangunan wajib membayar PBB. Baik itu perseorangan, badan usaha maupun Pemerintah. PBB juga dibayar oleh pemilik tanah atau bangunan yang digunakan oleh pihak lain.

1.2. Kapan Jadwal Pembayaran PBB?

Pembayaran PBB dilakukan setiap tahun pada awal tahun (Januari) sampai dengan akhir tahun (Desember). Ada dua jenis jadwal pembayaran PBB yaitu jadwal pembayaran PBB sekaligus (lump sum) dan jadwal pembayaran PBB terbagi (instalmen).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran PBB

Tarif PBB ditetapkan berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besaran PBB yaitu:

2.1. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

NJOP adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB. NJOP diperoleh dari hasil penilaian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setelah melalui proses verifikasi di lapangan. Besaran NJOP dipengaruhi oleh kondisi fisik, lokasi, dan fasilitas yang tersedia pada objek pajak.

2.2. Tarif PBB

Tarif PBB adalah persentase yang dikenakan pada NJOP sebagai dasar perhitungan PBB. Tarif PBB berbeda-beda di setiap daerah dan dapat berubah tergantung dari kebijakan pemerintah setempat. Tarif PBB dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan jenis bangunan dan tanah.

2.3. Kebijakan Pemerintah Daerah

Selain NJOP dan tarif PBB, kebijakan pemerintah daerah juga dapat mempengaruhi besaran PBB. Kebijakan ini berupa pembebasan atau pengurangan PBB untuk objek pajak tertentu misalnya rumah sakit, sekolah, dan institusi sosial lainnya.

3. Cara Menghitung PBB Terutang

Untuk menghitung besaran PBB yang harus dibayar, kita harus mengetahui terlebih dahulu NJOP objek pajak tersebut. Setelah itu, kita bisa menentukan besaran PBB dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.1. Hitung NJOP Objek Pajak

Pertama, kita harus mengetahui berapa nilai NJOP dari objek pajak yang kita miliki. NJOP biasanya dapat ditemukan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau dapat dilihat pada website Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Contohnya, jika NJOP dari sebuah tanah adalah Rp. 1.000.000,- maka nilai PBB dasarnya adalah 0,5% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.000,-

3.2. Tentukan Tarif PBB

Setelah mengetahui NJOP objek pajak, selanjutnya kita harus menentukan tarif PBB yang berlaku di daerah kita. Berdasarkan kategori yang sesuai dengan objek pajak milik kita, kita bisa mengetahui tarif PBB yang harus dibayar. Misalnya, tarif PBB untuk tanah kosong adalah 0,5% dan tarif PBB untuk rumah tinggal adalah 0,1%. Dari contoh di atas, PBB terutang untuk tanah kosong adalah 0,5% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.000,- sementara PBB terutang untuk rumah tinggal adalah 0,1% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000,-

3.3. Hitung Besaran PBB Terutang

Setelah mengetahui NJOP dan tarif PBB, maka kita dapat menghitung besaran PBB terutang. Caranya adalah dengan mengalikan NJOP dengan tarif PBB yang berlaku. Contohnya, jika NJOP dari sebuah rumah adalah Rp. 2.000.000,- dan tarif PBB untuk rumah tinggal adalah 0,1%, maka PBB yang harus dibayar adalah 0,1% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 2.000,-

4. FAQ

Berikut beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan terkait dengan PBB:

4.1. Apakah Sanksi bagi yang Tidak Membayar PBB?

Bagi yang tidak membayar PBB, dapat dikenakan sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga keterlambatan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

4.2. Apakah Ada Jenis PBB yang Dibebaskan dari Pajak?

Ada beberapa jenis PBB yang dapat dibebaskan atau mendapat pengurangan pajak, misalnya rumah sakit, sekolah, rumah ibadah dan lain-lain. Namun untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan pajak, diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi.

4.3. Apakah PBB Dapat Dialihkan Kepada Pihak Lain?

Ya, PBB dapat dialihkan kepada pihak lain jika objek pajak tersebut digunakan oleh pihak lain. Namun, pemilik objek pajak tetap bertanggung jawab atas pembayaran PBB tersebut.

4.4. Bagaimana Cara Meningkatkan Nilai NJOP Objek Pajak?

Untuk meningkatkan nilai NJOP objek pajak, dapat dilakukan dengan renovasi atau penambahan fasilitas pada objek pajak. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan nilai NJOP juga akan berdampak pada besaran PBB yang harus dibayar.

4.5. Bagaimana Cara Mengajukan Keberatan Terhadap NJOP yang Ditentukan?

Jika kita merasa NJOP yang ditentukan terlalu tinggi, kita dapat mengajukan keberatan ke Badan Pusat Statistik setempat. Namun, keberatan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti seperti nilai pasar, luas tanah dan bangunan, kondisi bangunan dan lain-lain.

Demikianlah artikel tentang cara menghitung PBB terutang. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca dalam memahami cara menghitung PBB yang benar dan tepat. Jangan lupa untuk selalu membayar PBB tepat waktu demi kepentingan bersama!

Cara Menghitung PBB Terutang